Jelang kampanye Pilpres 2024, kata "netral" makin gencar digaungkan seiring harapan pemilu berjalan aman, damai, tanpa intervensi. Bisa? Nyatanya publik malah disuguhkan aksi aparat pemerintah yang terindikasi tak netral.
Seperti yang terjadi di acara "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Gelora Bung Karno, Minggu, 19 November lalu. Meski bertajuk "Silaturahmi", acara hanya mengundang satu paslon saja, yaitu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.
Acara yang dihadiri Kepala Desa yang tergabung dalam asosiasi "Desa Bersatu" inipun diduga sebagai bentuk deklarasi dukungan terhadap paslon nomor urut dua. Cawapres Gibran Rakabuming Raka, elit Partai Gerindra, Ketua Umum PBB, serta tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, hadir di sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana dampak ketidaknetralan aparat pemerintahan bagi demokrasi?
Melihat langsung deklarasi pemilu damai yang digelar KPU RI, sebagai tanda dimulainya masa kampanye Pemilu 2024. Bagaimana komitmen dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk ciptakan pemilu damai?
Ni Luh juga menemui Muhammad Asri Anas Koordinator Nasional Desa Bersatu, penyelenggara Silatnas Desa Bersatu. Benarkah para Kepala Desa dan perangkat Desa yang tergabung dalam Desa Bersatu telah nyatakan dukungan pada pasangan Prabowo Gibran? Bagaimana dengan sanksi yang bisa saja menanti?
Prof. Djohermansyah Djohan Pakar Otonomi Daerah & Guru Besar IPDN. Menjawab pertanyaan soal bagaimana nasib demokrasi tanah air jika pejabat dan aparat pemerintahannya tak mampu bersikap netral? Bagaimana pula harusnya Presiden Jokowi memberi contah tentang arti kata "netral" yang sesungguhnya? Benarkah Jokowi harus cuti sementara demi ciptakan pemilu yang tepercaya?
Saksikan Ni Luh, setiap Senin, pukul 20.30 WIB hanya di Kompas TV, Independen Terpercaya.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/465104/aparat-tak-netral-ancam-legitimasi-pemilu-2024-niluh-full
